Sembilan Tuntutan Mahasiswa GMNI saat Gelar Aksi UNRAS di DPRD Jember
 |
| Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (09/09). |
Jember (Warta Rakyat) — Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (09/09/2025). Aksi tersebut turut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan sembilan tuntutan utama yang mencerminkan keresahan terhadap kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan keadilan sosial di Indonesia. Adapun tuntutan tersebut antara lain:
1. Membebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.
2. Mengusut tuntas dan mengadili seluruh pelaku kekerasan serta pembunuhan terhadap massa aksi.
3. Mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
4. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
5. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, pensiun, dan fasilitas mewah lainnya.
6. Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu demi peningkatan kompetensi DPR.
7. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik.
8. Mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025.
9. Mendesak DPR RI dan DPRD Jember mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak pada amanat penderitaan rakyat.
Ketua GMNI Jember, Abdul Aziz Al Fazri, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk puncak kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
"Rakyat Indonesia hari ini menanggung luka akibat kebijakan yang menyakitkan dan perlakuan represif dari aparat negara. Gelombang demonstrasi yang bermula dari keresahan terhadap kenaikan pajak, isu tunjangan DPR yang mengangkangi rasa keadilan, hingga krisis kepercayaan pada wakil rakyat, berubah menjadi lautan amarah yang membara di setiap kota," tegas Aziz.
"Ledakan ini bukan semata karena satu kebijakan, melainkan puncak dari akumulasi pengkhianatan penguasa terhadap suara rakyat yang selama ini diabaikan," tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan pihaknya siap menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Jember kepada DPR RI.
"Kami siap menyuarakan aspirasi masyarakat Jember kepada perwakilan kami di DPR RI. Untuk pembentukan Perda Pertanian di Kabupaten Jember, sudah kami bahas dengan Pemerintah Daerah. Perda tidak bisa serta-merta disahkan begitu saja, karena harus melalui mekanisme yang jelas," ujarnya.
Ahmad Halim juga menekankan bahwa seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berbenah demi perbaikan ekonomi masyarakat.
"Kami siap menerima masukan dari adik-adik mahasiswa demi kemajuan Kabupaten Jember. Partai politik juga harus siap berbenah untuk kemajuan bangsa, dan kami mendukung tuntutan massa aksi agar ekonomi masyarakat Jember benar-benar dapat bergerak lebih baik," imbuh Halim.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Jember turut menandatangani pernyataan sikap dan menerima secara resmi dokumen tuntutan dari massa aksi.
Setelah penyampaian aspirasi dan penandatanganan pernyataan sikap, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dan dibubarkan dengan tertib. (Ed: Ruk)
